Kehamilan Remaja dan Kehamilan Tidak Diinginkan

Kata Pengantar

Buku ini merupakan buku ketiga dari empat belas buku dalam Seri Buku Ajar Obstetri Ginekologi Sosial yang disusun untuk Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial. Kehamilan remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) merupakan dua fenomena yang saling beririsan namun memiliki karakteristik biopsikososial, etik, dan hukum yang berbeda, sehingga keduanya memerlukan kerangka pembelajaran yang terintegrasi. Peserta didik disubspesialisasi Obstetri Ginekologi Sosial dituntut mampu melampaui pendekatan biomedis semata, dengan menyertakan dimensi psikologis, sosial, ekonomi, budaya, etik, dan hukum pada setiap kasus yang dihadapi.

Buku ini disusun dengan mengacu pada Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Bidang Obstetri dan Ginekologi, khususnya kompetensi penatalaksanaan klinis dan prosedur klinis pada kehamilan remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan, serta kerangka hukum nasional yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya. Materi disusun agar peserta didik dapat memberikan asuhan yang berpusat pada pasien, nondirektif, dan sesuai dengan batasan hukum yang berlaku di Indonesia, tanpa mengorbankan sikap empati dan penghormatan terhadap martabat pasien.

Selamat belajar dan semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan kompetensi subspesialistik Obstetri Ginekologi Sosial di Indonesia.

Daftar Singkatan dan Istilah

Bab 1. Epidemiologi dan Faktor Risiko Kehamilan Remaja

Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada perempuan berusia di bawah 20 tahun, suatu kelompok usia yang menurut Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 secara eksplisit menjadi bagian dari kompetensi penatalaksanaan klinis dan kompetensi prosedur klinis Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial.¹ Bab ini menguraikan besaran masalah, tren, serta faktor risiko yang melatarbelakangi kehamilan remaja di Indonesia sebagai dasar bagi pendekatan skrining dan tata laksana pada bab-bab berikutnya.

1.1 Definisi dan Epidemiologi Kehamilan Remaja di Indonesia

Kehamilan remaja didefinisikan sebagai kehamilan yang dialami oleh perempuan pada rentang usia 10–19 tahun, dengan penekanan khusus pada kelompok usia 15–19 tahun karena tersedianya data demografi yang lebih lengkap pada kelompok tersebut. Secara epidemiologis, kehamilan remaja diukur melalui Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR) pada perempuan usia 15–19 tahun.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 sebagai survei demografi-kesehatan nasional komprehensif terakhir yang secara khusus memuat modul Kesehatan Reproduksi Remaja melaporkan ASFR usia 15–19 tahun sebesar 36 per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun secara nasional, dengan variasi antarprovinsi yang cukup lebar, beberapa provinsi bahkan melampaui 40 per 1.000.² Pada survei yang sama, dilaporkan bahwa sekitar 2% perempuan usia 15–19 tahun telah pernah hamil anak pertama, dan sekitar 7% telah pernah melahirkan.² Sejak 2023, Kementerian Kesehatan RI menggantikan mekanisme SDKI dengan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar dan Studi Status Gizi Indonesia; namun laporan tematik SKI 2023 belum memuat modul ASFR remaja yang setara dan sebanding secara metodologis dengan SDKI, sehingga hingga saat ini SDKI 2017 tetap menjadi rujukan nasional paling mutakhir untuk indikator ASFR 15–19 spesifik ini.³

Secara global, WHO melaporkan tren penurunan jangka panjang: pada tahun 2021 diperkirakan 1 dari 25 remaja perempuan melahirkan sebelum usia 20 tahun, dibandingkan 1 dari 15 dua dekade sebelumnya, meskipun disparitas antarnegara tetap besar dan di sejumlah negara hampir 1 dari 10 remaja perempuan usia 15–19 tahun melahirkan setiap tahun.⁴ Pedoman WHO terbaru mengenai pencegahan kehamilan dini dan luaran reproduksi buruk pada remaja di negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang diterbitkan tahun 2025 sebagai pembaruan menyeluruh atas edisi 2011, memperkirakan sekitar 21 juta kehamilan remaja usia 15–19 tahun terjadi setiap tahun di negara berpenghasilan rendah dan menengah, sekitar separuhnya tidak direncanakan, dengan sembilan dari sepuluh kelahiran remaja di negara-negara tersebut terjadi pada remaja yang menikah sebelum usia 18 tahun — sebuah temuan yang menegaskan keterkaitan erat antara pernikahan anak dan kehamilan remaja yang telah diuraikan pada subbab berikutnya.⁵

Penting untuk dicatat bahwa angka ASFR mengukur kelahiran hidup, bukan seluruh kehamilan remaja; sebagian kehamilan remaja berakhir dengan keguguran spontan, kehamilan yang tidak dilaporkan pada survei rumah tangga (terutama kehamilan di luar ikatan perkawinan), atau terminasi kehamilan. Oleh karena itu, angka epidemiologis yang tersedia kemungkinan merupakan estimasi konservatif terhadap besaran sesungguhnya masalah kehamilan remaja di Indonesia. BKKBN, melalui mekanisme Pendataan Keluarga tahunan, turut memantau ASFR 15–19 sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Program Bangga Kencana, sehingga data provinsi dan kabupaten/kota dapat diperbarui secara berkala dan digunakan sebagai basis intervensi daerah.⁶ Dokter Sp.OG Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial perlu memahami sumber data ini agar mampu melakukan advokasi berbasis bukti di wilayah kerjanya masing-masing, alih-alih hanya mengandalkan kesan klinis di fasilitas layanan.

1.2 Faktor Risiko Biopsikososial Kehamilan Remaja

Kehamilan remaja jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal; ia lebih tepat dipahami sebagai titik temu dari beberapa lapis faktor risiko yang saling memperkuat. Pada tataran individu-biologis, usia menarke yang semakin dini memperpanjang jendela paparan risiko kehamilan pada usia remaja, sementara rendahnya literasi kesehatan reproduksi membuat remaja rentan terhadap kehamilan yang tidak direncanakan akibat minimnya penggunaan kontrasepsi yang konsisten dan tepat.

Pada tataran psikologis, tahap perkembangan remaja yang ditandai oleh dominasi pemikiran konkret-emosional, kecenderungan mengambil risiko, serta belum matangnya kapasitas pengambilan keputusan jangka panjang membuat remaja lebih rentan terhadap tekanan sebaya dan hubungan romantis yang tidak setara kuasa. Pada tataran sosial, pernikahan usia dini tetap menjadi determinan utama kehamilan remaja di Indonesia; sebagian besar kehamilan remaja terjadi dalam ikatan perkawinan yang terjadi pada usia di bawah 19 tahun, sering kali didorong oleh norma budaya, tekanan keluarga, atau sebagai respons terhadap kehamilan yang telah terjadi lebih dahulu (perkawinan "paksa" akibat kehamilan).

Faktor ekonomi turut berperan signifikan: kemiskinan rumah tangga berasosiasi dengan putus sekolah pada remaja perempuan, yang pada gilirannya meningkatkan risiko pernikahan dini dan kehamilan remaja sebagai strategi bertahan hidup keluarga atau akibat berkurangnya akses terhadap pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Putus sekolah dan kehamilan remaja memiliki hubungan bersifat dua arah — putus sekolah meningkatkan risiko kehamilan remaja, dan sebaliknya kehamilan remaja pada gilirannya sering kali memaksa penghentian pendidikan formal, sehingga tercipta siklus antargenerasi kemiskinan dan rendahnya capaian pendidikan. Faktor budaya, termasuk norma yang menempatkan nilai pernikahan dan kesuburan perempuan sebagai penentu status sosial, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi ramah remaja di wilayah pedesaan dan wilayah dengan indeks pembangunan manusia rendah, melengkapi jejaring faktor risiko biopsikososial ini. Dokter Sp.OG Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial perlu menilai keseluruhan lapisan faktor ini secara holistik, bukan semata memandang kehamilan remaja sebagai persoalan biomedis atau perilaku individu.

1.3 Dampak Kesehatan dan Sosial Kehamilan Remaja

Dampak kehamilan remaja bersifat multidimensi dan berjangka panjang. Pada dimensi kesehatan, remaja hamil menghadapi risiko komplikasi obstetri yang lebih tinggi dibandingkan perempuan dewasa, yang akan diuraikan lebih rinci pada Bab 2, dengan konsekuensi berupa kontribusi kehamilan remaja terhadap Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang masih tinggi di Indonesia dibandingkan target nasional dan regional.

Pada dimensi sosial dan pendidikan, kehamilan remaja berasosiasi kuat dengan terhentinya pendidikan formal, yang pada gilirannya membatasi peluang ekonomi jangka panjang remaja perempuan dan meningkatkan risiko kemiskinan antargenerasi. Pada dimensi psikologis, remaja yang hamil berisiko lebih tinggi mengalami tekanan emosional, stigma sosial, isolasi dari kelompok sebaya, serta gangguan kesehatan mental perinatal, sebuah topik yang dibahas secara khusus pada buku lain dalam seri ini (Buku 4 – Kesehatan Mental Perinatal).

Pada dimensi sosial-keluarga, kehamilan remaja sering kali mempercepat transisi peran menjadi orang tua sebelum remaja memiliki kesiapan psikologis dan sumber daya ekonomi yang memadai, meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dalam relasi (baik sebagai korban maupun dalam pola asuh terhadap anak yang dilahirkan), serta memperbesar risiko kehamilan berulang pada usia remaja apabila tidak disertai konseling kontrasepsi pascapersalinan yang memadai. Pemahaman menyeluruh terhadap dampak berlapis ini menjadi dasar argumentasi bagi pendekatan biopsikososial yang diuraikan pada bab-bab selanjutnya buku ini, yang menempatkan skrining risiko, konseling nondirektif, dan kolaborasi multidisiplin sebagai pilar utama tata laksana kehamilan remaja di layanan Obstetri Ginekologi Sosial.

Referensi

1. Konsil Kesehatan Indonesia. Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Bidang Obstetri dan Ginekologi.
2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017: Kesehatan Reproduksi Remaja. Jakarta: BKKBN, BPS, Kemenkes; 2018.
3. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dalam Angka. Jakarta: BKPK Kemenkes; 2024. Tersedia pada: https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/ski-2023-dalam-angka/
4. World Health Organization (WHO). WHO releases new guideline to prevent adolescent pregnancies and improve girls' health. Geneva: WHO; 23 April 2025. Tersedia pada: https://www.who.int/news/item/23-04-2025-who-releases-new-guideline-to-prevent-adolescent-pregnancies-and-improve-girls--health
5. World Health Organization (WHO). WHO guideline on preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents in low- and middle-income countries. Geneva: WHO; 2025. Tersedia pada: https://www.who.int/publications/i/item/9789240104105
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Metadata Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN Tahun 2024: Angka Kelahiran Remaja Umur 15–19 Tahun (ASFR 15–19). Jakarta: BKKBN; 2024.
7. Cunningham FG, Leveno KJ, Dashe JS, et al., editors. Williams Obstetrics. 26th ed. New York: McGraw Hill; 2022.

Bab 2. Skrining Risiko Obstetri dan Psikososial pada Remaja Hamil

Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 menetapkan bahwa penatalaksanaan kehamilan remaja mensyaratkan identifikasi usia, status reproduksi, serta faktor risiko obstetri dan psikososial, dengan target kinerja seluruh pasien remaja hamil mendapat skrining medis dan psikososial secara terdokumentasi penuh.¹ Bab ini menjabarkan risiko obstetri spesifik usia muda serta instrumen dan pendekatan skrining psikososial yang relevan bagi praktik klinis Obstetri Ginekologi Sosial di Indonesia.

2.1 Risiko Obstetri Spesifik pada Kehamilan Usia Muda

Kehamilan pada usia remaja, terutama di bawah 17 tahun, membawa risiko obstetri yang secara biologis berbeda dari kehamilan pada perempuan dewasa, disebabkan oleh belum matangnya perkembangan anatomi panggul, imaturitas endotel vaskular, serta kompetisi nutrisi antara remaja yang masih dalam masa pertumbuhan dengan janin yang dikandungnya. Anemia defisiensi besi merupakan salah satu komplikasi tersering, dipicu oleh kebutuhan zat besi ganda—untuk pertumbuhan remaja itu sendiri dan untuk kehamilan—yang jarang terpenuhi mengingat pola makan remaja yang umumnya belum optimal.

Preeklampsia dan gangguan hipertensi kehamilan lainnya tercatat lebih sering terjadi pada primigravida remaja dibandingkan primigravida dewasa muda, diduga terkait faktor imunologis pada kehamilan pertama serta belum optimalnya remodeling arteri spiralis pada uterus yang belum sepenuhnya matang. Persalinan preterm dan berat bayi lahir rendah juga tercatat lebih tinggi pada kelompok usia remaja, sebagian disebabkan oleh disproporsi kepala panggul akibat panggul yang belum mencapai ukuran dewasa, yang pada gilirannya meningkatkan risiko persalinan macet, partus lama, dan kebutuhan tindakan operatif (ekstraksi vakum, forsep, atau seksio sesarea).

Selain risiko fisik tersebut, keterlambatan inisiasi pemeriksaan antenatal (ANC) merupakan pola yang konsisten ditemukan pada remaja hamil, sering kali disebabkan oleh penyangkalan kehamilan, ketakutan akan stigma, atau ketidaktahuan mengenali tanda-tanda kehamilan pada tahap dini. Keterlambatan ini menunda deteksi dini komplikasi dan intervensi preventif seperti suplementasi zat besi-asam folat dan skrining preeklampsia. Dokter Sp.OG Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial perlu memastikan bahwa remaja hamil mendapat prioritas rujukan dini ke layanan yang memiliki kapasitas menangani kegawatdaruratan maternal, sejalan dengan Kriteria Kinerja Minimal yang menuntut penanganan kegawatdaruratan maternal dengan protokol baku sebesar seratus persen pada populasi ini.¹

2.2 Instrumen Skrining Psikososial pada Remaja Hamil

Skrining psikososial pada remaja hamil bertujuan mengidentifikasi secara dini faktor risiko yang memengaruhi keselamatan, kesehatan mental, dan kesinambungan asuhan, sehingga intervensi dan rujukan dapat dilakukan sebelum krisis terjadi. Instrumen skrining biopsikososiokultural yang komprehensif, sebagaimana diamanatkan pada kompetensi anamnesis Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial, mencakup penilaian tujuan reproduksi, riwayat kekerasan dalam rumah tangga, riwayat trauma, status pendidikan, dukungan keluarga, dan sumber daya sosial-ekonomi.¹

Dalam praktik ramah remaja, skrining sebaiknya dilakukan dengan pendekatan bertahap: dimulai dari pertanyaan terbuka dan tidak menghakimi mengenai kondisi kehidupan sehari-hari, dilanjutkan dengan penilaian terstruktur menggunakan kerangka HEADSSS (Home, Education/Employment, Activities, Drugs, Sexuality, Suicide/depression, Safety) yang telah banyak digunakan secara internasional untuk skrining psikososial remaja secara menyeluruh, kemudian diikuti skrining khusus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual menggunakan instrumen yang telah divalidasi, serta skrining gejala depresi dan ansietas menggunakan instrumen baku yang sesuai usia. Skrining risiko bunuh diri wajib disertakan mengingat remaja hamil termasuk kelompok berisiko tinggi terhadap ideasi bunuh diri, terutama pada kasus kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan akibat kekerasan seksual.

Pelaksanaan skrining harus memperhatikan aspek kerahasiaan dan ruang aman, termasuk kemungkinan melakukan sesi anamnesis tanpa kehadiran orang tua atau pasangan apabila diduga terdapat kekerasan atau tekanan, sesuai prinsip konsultasi remaja yang berpusat pada keselamatan pasien. Hasil skrining wajib didokumentasikan secara lengkap dan menjadi dasar rencana rujukan multidisiplin — ke psikologi, pekerjaan sosial, atau layanan hukum — sebagaimana dibahas lebih rinci pada Bab 4 buku ini. Target kinerja minimal menetapkan bahwa seluruh remaja hamil memperoleh skrining medis dan psikososial dengan dokumentasi lengkap, serta rujukan multidisiplin dilakukan sesuai kebutuhan yang teridentifikasi.¹

2.3 Pendekatan Skrining Terintegrasi melalui Pelayanan Ramah Remaja

Skrining obstetri dan psikososial akan optimal apabila diselenggarakan dalam kerangka Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang menekankan aksesibilitas, kerahasiaan, tidak menghakimi, dan keterlibatan remaja sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan atas kesehatannya sendiri. Prinsip ramah remaja mencakup lingkungan fisik yang tidak mengintimidasi, waktu tunggu yang wajar, petugas kesehatan yang terlatih berkomunikasi dengan remaja tanpa nada menghakimi, serta ketersediaan jam layanan yang fleksibel bagi remaja yang masih bersekolah.

Secara operasional, integrasi skrining obstetri dan psikososial dapat dilaksanakan melalui satu kali kunjungan ANC terpadu, di mana pemeriksaan fisik dan laboratorium obstetri standar dilakukan bersamaan dengan wawancara psikososial terstruktur oleh tenaga kesehatan yang sama atau tim yang berkolaborasi dalam satu alur pelayanan, sehingga remaja tidak perlu menjalani proses skrining berulang di tempat berbeda yang berisiko meningkatkan drop-out kunjungan. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi WHO mengenai layanan antenatal terintegrasi bagi remaja, yang menekankan pentingnya kesinambungan penyedia layanan (continuity of provider) untuk membangun kepercayaan.

Kolaborasi lintas sektor turut menjadi elemen penting pendekatan terintegrasi ini, mencakup sekolah (bagi remaja yang masih bersekolah), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta organisasi masyarakat sipil yang menyediakan pendampingan psikososial remaja. Fasilitas layanan kesehatan yang menyelenggarakan PKPR sebaiknya memiliki alur rujukan yang jelas dan telah disepakati sebelumnya (established referral pathway) dengan layanan psikologi, pekerjaan sosial, dan hukum, sehingga hasil skrining psikososial dapat segera ditindaklanjuti tanpa hambatan birokratis yang dapat memperlambat intervensi krisis, khususnya pada kasus dengan indikasi kekerasan atau risiko bunuh diri.

Pedoman WHO tahun 2025 mengenai pencegahan kehamilan dini pada remaja menempatkan skrining dan tata laksana klinis sebagai satu di antara enam ranah intervensi yang saling melengkapi, meliputi: pencegahan pernikahan anak; penguatan pendidikan dan peluang ekonomi remaja perempuan; peningkatan akses dan penggunaan kontrasepsi; pengurangan hubungan seksual yang dipaksakan; pencegahan aborsi tidak aman; serta peningkatan akses layanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan yang berkualitas.⁶ Kerangka ini menegaskan bahwa skrining obstetri-psikososial yang dibahas pada bab ini hanya efektif apabila didukung oleh intervensi struktural pada tataran pendidikan, ekonomi, dan hukum yang diuraikan pada Bab 1 dan Bab 4, sejalan dengan pendekatan biopsikososial yang menjadi ciri khas Obstetri Ginekologi Sosial.

Referensi

1. Konsil Kesehatan Indonesia. Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Bidang Obstetri dan Ginekologi.
2. Cunningham FG, Leveno KJ, Dashe JS, et al., editors. Williams Obstetrics. 26th ed. New York: McGraw Hill; 2022.
3. World Health Organization (WHO). WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience. Geneva: WHO; 2016.
4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
5. Berek JS, Berek DL, editors. Berek & Novak's Gynecology. 17th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2023.
6. World Health Organization (WHO). WHO guideline on preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents in low- and middle-income countries. Geneva: WHO; 2025. Tersedia pada: https://www.who.int/publications/i/item/9789240104105

Bab 3. Kehamilan Tidak Diinginkan

Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) didefinisikan sebagai kehamilan yang terjadi tanpa dikehendaki oleh perempuan yang mengalaminya, baik karena kegagalan kontrasepsi, kehamilan akibat kekerasan seksual, kehamilan di luar ikatan perkawinan yang tidak dikehendaki, maupun kehamilan yang terjadi pada kondisi sosial-ekonomi atau kesehatan yang tidak memungkinkan. Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 menempatkan penatalaksanaan dan konseling pada kasus kehamilan yang tidak diinginkan sebagai kompetensi wajib Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial, dengan target seratus persen dokumentasi konseling dan informed consent serta tidak adanya pelanggaran etikolegal dalam penanganannya.¹

Batasan Hukum Aborsi di Indonesia — Kerangka yang Wajib Dipahami Sebelum Membahas Opsi Klinis Apa Pun. Sebelum membahas opsi-opsi klinis yang tersedia bagi pasien dengan KTD pada subbab berikutnya, setiap dokter yang menangani kasus ini wajib memahami secara eksplisit bahwa aborsi di Indonesia pada prinsipnya dilarang, dan hanya dikecualikan pada kondisi yang dibatasi secara ketat oleh hukum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 60 menegaskan larangan aborsi, dengan pengecualian pada dua kondisi, yaitu indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa atau kesehatan ibu, dan kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada Pasal 116 sampai dengan Pasal 124, mengatur secara lebih teknis kedua pengecualian tersebut, termasuk kewajiban pendampingan oleh konselor bagi korban selama masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), yang telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 menggantikan KUHP peninggalan kolonial setelah masa transisi tiga tahun sejak diundangkan, menetapkan pada Pasal 463 sampai dengan Pasal 465 ancaman pidana penjara paling lama empat tahun bagi perempuan yang melakukan aborsi di luar pengecualian yang diperbolehkan, dengan pengecualian berlaku bagi korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sepanjang usia kehamilan tidak melebihi empat belas minggu, atau bagi kasus dengan indikasi kedaruratan medis.⁶ Dokter yang menangani kasus KTD wajib memastikan setiap pertimbangan mengenai opsi terminasi kehamilan tunduk sepenuhnya pada kerangka hukum ini, dan tidak melakukan atau menyarankan tindakan aborsi di luar kondisi yang dikecualikan oleh hukum. Kerangka hukum inilah yang mendasari seluruh pembahasan konseling nondirektif pada subbab 3.1.

3.1 Konseling Nondirektif atas Pilihan yang Tersedia

Dengan kerangka hukum di atas sebagai batas mutlak, konseling pada pasien dengan KTD di Indonesia secara praktis berfokus pada tiga pilihan utama yang sah secara hukum bagi mayoritas kasus, yaitu melanjutkan kehamilan dan mengasuh anak, melanjutkan kehamilan dan menyerahkan anak untuk adopsi, atau — hanya pada kasus yang memenuhi pengecualian hukum sebagaimana diuraikan di atas (indikasi kedaruratan medis, atau kehamilan akibat perkosaan/kekerasan seksual dengan usia kehamilan tidak melebihi empat belas minggu) — opsi terminasi kehamilan sesuai prosedur dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Konseling nondirektif berarti dokter menyajikan seluruh pilihan yang sah secara hukum secara berimbang, tanpa menyisipkan penilaian moral pribadi, tanpa mengarahkan pasien ke satu pilihan tertentu, dan tanpa memberikan tekanan waktu yang tidak proporsional terhadap kondisi klinis pasien. Prinsip nondirektif ini konsisten dengan panduan WHO mengenai layanan aborsi (Abortion Care Guideline) yang menekankan penghormatan terhadap otonomi pasien dalam pengambilan keputusan reproduktif, sekalipun penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan kerangka hukum nasional yang lebih membatasi dibandingkan rekomendasi WHO tersebut — sebuah perbedaan standar yang diuraikan lebih lanjut pada kotak "Perbedaan Standar Internasional vs Konteks Indonesia" di bagian akhir bab ini.

Secara teknis, konseling nondirektif dilakukan melalui langkah bertahap: membangun rapport dan memastikan ruang aman serta kerahasiaan; menggali pemahaman dan perasaan pasien terhadap kehamilannya tanpa asumsi; menyampaikan informasi faktual mengenai seluruh pilihan yang tersedia beserta konsekuensi medis, psikologis, sosial, dan hukum masing-masing pilihan secara seimbang; memberi ruang dan waktu bagi pasien untuk bertanya dan mempertimbangkan; serta mendokumentasikan proses konseling secara rinci, termasuk pilihan yang disampaikan dan keputusan yang diambil pasien, tanpa mencantumkan penilaian personal dokter terhadap pilihan tersebut. Bahasa yang digunakan wajib netral dan tidak menghakimi, menghindari istilah yang berkonotasi stigma, sejalan dengan prinsip umum penulisan buku ini (Bagian G, Instruksi Umum Seri) yang mewajibkan bahasa nondirektif dan penghormatan privasi pasien pada kasus dengan dimensi etik-hukum.

3.2 Penilaian Risiko Medis dan Psikososial

Setiap pasien dengan KTD memerlukan penilaian risiko medis dan psikososial yang menyeluruh sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses konseling. Penilaian risiko medis mencakup usia kehamilan yang akurat (menjadi penentu krusial bagi kelayakan opsi terminasi kehamilan pada kasus yang memenuhi pengecualian hukum akibat kekerasan seksual, mengingat batas usia kehamilan empat belas minggu yang ditetapkan hukum), kondisi komorbid ibu yang dapat memengaruhi keamanan kehamilan lanjut, serta indikasi kedaruratan medis apabila ada.

Penilaian risiko psikososial mencakup penggalian penyebab KTD (kegagalan kontrasepsi, kehamilan akibat kekerasan seksual, tekanan ekonomi, penolakan dari pasangan atau keluarga, atau kombinasi beberapa faktor), status dukungan sosial pasien, riwayat kesehatan mental sebelumnya, serta risiko keselamatan yang mungkin timbul dari lingkungan pasien, termasuk risiko kekerasan lanjutan apabila kehamilan diketahui oleh pihak yang berpotensi melakukan kekerasan. Skrining risiko bunuh diri wajib dilakukan mengingat KTD merupakan salah satu faktor risiko utama ideasi dan percobaan bunuh diri pada perempuan, terutama pada remaja.

Hasil penilaian risiko medis dan psikososial menjadi dasar rencana asuhan individual, termasuk penentuan kebutuhan rujukan segera ke layanan psikologi atau psikiatri, layanan pekerjaan sosial, dan layanan hukum, sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bab 4. Standar kinerja klinis mensyaratkan bahwa seluruh kasus KTD disertai asesmen risiko psikososial yang terdokumentasi, sejalan dengan target seratus persen dokumentasi konseling dan informed consent yang ditetapkan dalam kerangka kompetensi Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial.¹

3.3 Aspek Etikolegal dan Informed Consent

Informed consent pada kasus KTD memiliki kompleksitas tambahan dibandingkan prosedur medis pada umumnya, karena menyangkut keputusan reproduktif yang berdimensi hukum ketat sebagaimana telah diuraikan di awal bab ini. Proses informed consent wajib memastikan pasien memahami secara utuh seluruh pilihan yang sah secara hukum, konsekuensi medis dan psikososial masing-masing pilihan, serta — apabila pasien memenuhi kriteria pengecualian hukum untuk opsi terminasi kehamilan — persyaratan pembuktian yang diwajibkan peraturan, termasuk keterangan dokter mengenai usia kehamilan yang konsisten dengan waktu kejadian kekerasan seksual, serta keterangan penyidik, psikolog, dan/atau tenaga ahli lain mengenai dugaan tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan.⁵

Pada kasus kehamilan akibat kekerasan seksual, dokter wajib memfasilitasi rujukan pasien kepada layanan pendampingan hukum dan psikologis sedini mungkin, mengingat proses pembuktian tersebut melibatkan banyak pihak lintas profesi dan lintas sektor (kepolisian, psikolog, pekerja sosial) yang memerlukan waktu, sementara batas usia kehamilan yang ditetapkan hukum bersifat mutlak. Dokter tidak dibenarkan melakukan tindakan terminasi kehamilan tanpa terpenuhinya seluruh persyaratan hukum tersebut, betapa pun besar empati klinis terhadap penderitaan pasien, karena pelanggaran terhadap ketentuan ini membawa konsekuensi pidana bagi tenaga kesehatan maupun pasien.

Dokumentasi rekam medis pada kasus KTD wajib memuat seluruh tahapan konseling, hasil penilaian risiko, keterangan yang relevan dengan pemenuhan atau tidak terpenuhinya kriteria pengecualian hukum, serta keputusan akhir pasien, dengan tetap menjaga kerahasiaan dan martabat pasien sesuai prinsip penulisan kasus etik-hukum yang berlaku di seluruh seri buku ini. Kolaborasi dengan komite etik rumah sakit dianjurkan pada kasus yang kompleks atau meragukan secara hukum, sejalan dengan kompetensi penanganan kasus etik medikolegal yang juga menjadi bagian dari standar kompetensi Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial.¹

Referensi

1. Konsil Kesehatan Indonesia. Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Bidang Obstetri dan Ginekologi.
2. Berek JS, Berek DL, editors. Berek & Novak's Gynecology. 17th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2023.
3. Cunningham FG, Leveno KJ, Dashe JS, et al., editors. Williams Obstetrics. 26th ed. New York: McGraw Hill; 2022.
4. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 60.
5. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 116–124.
6. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 463–465 (berlaku efektif sejak 2 Januari 2026).
7. World Health Organization (WHO). Abortion care guideline, second edition. Geneva: WHO; 2024. Tersedia pada: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK617985/

Bab 4. Kolaborasi Multidisiplin (Obgin, Psikologi, Pekerja Sosial, Hukum)

Pendekatan biopsikososial yang menjadi ciri khas Obstetri Ginekologi Sosial menuntut kolaborasi lintas profesi sebagai prinsip kerja, bukan sekadar rujukan administratif. Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 secara eksplisit mensyaratkan kolaborasi multidisiplin (obstetri-ginekologi, psikologi, pekerja sosial) pada penatalaksanaan kehamilan remaja, dengan rujukan multidisiplin dilakukan sesuai kebutuhan yang teridentifikasi dari hasil skrining.¹ Bab ini menguraikan peran konkret masing-masing profesi serta mekanisme rujukan antarprofesi yang dapat diterapkan di fasilitas layanan kesehatan.

4.1 Peran Psikolog

Psikolog berperan dalam melakukan asesmen psikologis mendalam pada remaja hamil dan pasien dengan KTD, mencakup evaluasi kematangan emosional, kapasitas pengambilan keputusan, gejala depresi dan ansietas, riwayat trauma, serta risiko bunuh diri yang telah teridentifikasi pada skrining awal oleh dokter Obgin. Pada kasus kehamilan akibat kekerasan seksual, psikolog juga berperan menyusun keterangan psikologis yang menjadi salah satu unsur pembuktian yang disyaratkan peraturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan untuk memenuhi kriteria pengecualian hukum aborsi, sebagaimana diuraikan pada Bab 3.

Selain asesmen, psikolog memberikan intervensi psikoterapeutik yang disesuaikan dengan usia dan kondisi pasien, seperti konseling suportif, terapi kognitif-perilaku singkat untuk mengelola kecemasan terkait kehamilan, atau pendampingan psikologis pascatrauma pada korban kekerasan seksual. Psikolog turut berperan dalam pendampingan pengambilan keputusan pada kasus KTD, memastikan pasien memiliki ruang emosional yang cukup untuk memproses pilihan yang dihadapinya tanpa tergesa oleh tekanan waktu atau pihak lain, sejalan dengan prinsip konseling nondirektif yang telah diuraikan sebelumnya.

Kolaborasi psikolog dengan dokter Obgin idealnya terjalin sejak tahap skrining awal, bukan hanya pada tahap rujukan lanjutan, misalnya melalui kehadiran psikolog dalam sesi konseling bersama pada kasus dengan kompleksitas psikososial tinggi, atau melalui komunikasi terstruktur (tertulis maupun pertemuan kasus/case conference) mengenai perkembangan kondisi psikologis pasien selama masa kehamilan hingga pascapersalinan atau pascakeputusan.

4.2 Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial berperan sebagai jembatan antara pasien dengan sumber daya sosial-ekonomi yang dibutuhkan, mencakup asesmen kondisi keluarga dan lingkungan sosial pasien, identifikasi kebutuhan bantuan sosial-ekonomi (misalnya akses terhadap bantuan sosial pemerintah, tempat tinggal aman bagi korban kekerasan, atau dukungan kelanjutan pendidikan bagi remaja hamil yang masih bersekolah), serta fasilitasi akses terhadap layanan tersebut.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual, pekerja sosial berperan memfasilitasi rujukan ke shelter atau layanan perlindungan, berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) setempat, serta mendampingi pasien dalam proses pemulihan sosial jangka panjang, termasuk reintegrasi dengan keluarga apabila memungkinkan dan aman untuk dilakukan. Pada kasus kehamilan remaja, pekerja sosial berperan penting dalam advokasi keberlanjutan pendidikan, termasuk komunikasi dengan pihak sekolah mengenai opsi pendidikan alternatif (seperti Paket Kesetaraan) bagi remaja yang harus menghentikan sekolah formal akibat kehamilan.

Pekerja sosial turut berperan dalam pemantauan pascarujukan, memastikan pasien benar-benar mengakses layanan yang telah dirujuk dan tidak hilang dari sistem pemantauan (lost to follow-up), sebuah risiko yang cukup tinggi pada populasi remaja dan korban kekerasan yang sering menghadapi hambatan mobilitas, stigma, atau ketakutan. Dokumentasi kerja pekerja sosial menjadi bagian integral rekam medis kolaboratif yang memungkinkan seluruh anggota tim mengetahui perkembangan intervensi psikososial pasien.

4.3 Peran Pendamping Hukum dan Mekanisme Rujukan Antarprofesi

Pendamping hukum, baik dari lembaga bantuan hukum, unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, maupun advokat yang bekerja sama dengan fasilitas kesehatan, berperan memberikan informasi hukum yang akurat kepada pasien mengenai hak-haknya, termasuk proses pelaporan tindak pidana kekerasan seksual sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, prosedur memperoleh keterangan penyidik yang diperlukan sebagai salah satu unsur pembuktian pengecualian hukum aborsi, serta pendampingan proses hukum lanjutan apabila pasien memilih menempuh jalur pidana terhadap pelaku kekerasan.

Pada kasus kehamilan remaja akibat pernikahan dini atau situasi yang berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, pendamping hukum juga berperan memberikan edukasi mengenai hak anak dan opsi hukum yang tersedia bagi remaja dan keluarganya. Keterlibatan pendamping hukum sejak tahap awal, bukan hanya ketika muncul komplikasi hukum, memungkinkan proses pembuktian dan pendampingan berjalan lebih cepat, mengingat sejumlah pengecualian hukum (misalnya batas usia kehamilan empat belas minggu untuk opsi terminasi pada kasus kekerasan seksual) bersifat sangat terikat waktu.

Mekanisme rujukan antarprofesi yang efektif memerlukan alur kerja yang telah disepakati bersama (established referral pathway) sebelum kasus muncul, bukan disusun secara ad hoc pada setiap kasus. Fasilitas layanan Obstetri Ginekologi Sosial idealnya memiliki daftar kontak layanan psikologi, pekerjaan sosial, dan hukum yang responsif, mekanisme komunikasi kasus yang menjaga kerahasiaan (misalnya melalui pertemuan kasus multidisiplin/case conference terjadwal atau sistem rujukan elektronik yang aman), serta kesepakatan mengenai siapa yang bertanggung jawab mengoordinasikan kasus (case manager) agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan tanggung jawab antarprofesi. Dokumentasi rujukan dan umpan balik dari masing-masing profesi wajib terintegrasi dalam rekam medis pasien untuk memastikan kesinambungan asuhan.

Peran Lintas Profesi dalam Kehamilan Remaja dan KTD

Referensi

1. Konsil Kesehatan Indonesia. Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Bidang Obstetri dan Ginekologi.
2. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
3. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
4. World Health Organization (WHO). Health Care for Women Subjected to Intimate Partner Violence or Sexual Violence: A Clinical Handbook. Geneva: WHO; 2014.
5. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI)/Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Kurikulum dan ketentuan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial.

Bab 5. Dukungan Berkelanjutan Pasca-Persalinan atau Pasca-Keputusan

Asuhan pada kehamilan remaja dan KTD tidak berakhir pada saat persalinan atau saat keputusan mengenai kehamilan diambil. Bab penutup ini menekankan bahwa dukungan berkelanjutan pascaperistiwa merupakan komponen yang sama pentingnya dengan konseling dan tata laksana pada masa kehamilan, mengingat risiko kehamilan berulang, gangguan kesehatan mental pascapersalinan atau pascakeputusan, dan kebutuhan dukungan psikososial jangka panjang yang sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan fase kehamilan itu sendiri.

5.1 Rencana Tindak Lanjut Pascapersalinan atau Pascakeputusan

Rencana tindak lanjut wajib disusun bersama pasien sebelum persalinan terjadi atau sebelum keputusan mengenai KTD diambil, bukan disusun secara reaktif setelah peristiwa terjadi. Pada kasus remaja yang melanjutkan kehamilan hingga persalinan, rencana tindak lanjut mencakup jadwal kunjungan nifas, pemantauan kesehatan mental pascapersalinan, evaluasi kesiapan pengasuhan bayi, serta — apabila remaja berencana melanjutkan pendidikan — koordinasi dengan pekerja sosial mengenai opsi pendidikan alternatif sebagaimana diuraikan pada Bab 4.

Pada kasus pasien yang menempuh opsi adopsi, rencana tindak lanjut mencakup dukungan psikologis pascapersalinan yang mempertimbangkan proses berduka (grief) yang dapat menyertai penyerahan anak untuk adopsi, meskipun keputusan tersebut diambil secara sukarela dan telah dipertimbangkan matang, serta pendampingan hukum untuk memastikan proses adopsi berjalan sesuai peraturan perlindungan anak yang berlaku. Pada kasus dengan opsi terminasi kehamilan yang memenuhi pengecualian hukum, rencana tindak lanjut mencakup pemantauan kesehatan fisik pascaprosedur, dukungan psikologis pascakeputusan, serta kelanjutan pendampingan hukum apabila kasus terkait dengan proses pidana terhadap pelaku kekerasan seksual.

Pada seluruh skenario di atas, rencana tindak lanjut wajib bersifat individual dan disepakati bersama pasien, memuat jadwal kunjungan yang jelas, kontak layanan yang dapat dihubungi apabila timbul kebutuhan mendesak, serta mekanisme pemantauan aktif (active follow-up, misalnya melalui panggilan telepon terjadwal oleh pekerja sosial) bagi pasien berisiko tinggi mangkir kontrol, mengingat populasi remaja dan korban kekerasan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk tidak kembali ke layanan kesehatan tanpa upaya penjangkauan aktif.

5.2 Pencegahan Kehamilan Berulang

Kehamilan berulang pada usia remaja atau pengulangan KTD merupakan risiko signifikan apabila konseling kontrasepsi pascaperistiwa tidak dilakukan secara memadai. Konseling kontrasepsi idealnya dimulai sejak masa kehamilan atau sesegera mungkin setelah keputusan mengenai KTD diambil, bukan ditunda hingga kunjungan nifas, mengingat ovulasi dapat kembali terjadi dalam beberapa minggu pascapersalinan maupun pascaprosedur.

Metode kontrasepsi reversibel jangka panjang (Long-Acting Reversible Contraception/LARC), seperti implan atau alat kontrasepsi dalam rahim, direkomendasikan sebagai pilihan lini pertama bagi remaja oleh ACOG Committee Opinion No. 735 mengenai remaja dan LARC, yang menegaskan bahwa komplikasi implan dan AKDR jarang terjadi dan tidak berbeda bermakna antara remaja dan perempuan dewasa, sehingga kedua metode ini aman digunakan pada populasi remaja.⁴ Pedoman yang sama merekomendasikan pemasangan LARC segera pascapersalinan (sebelum pasien pulang dari fasilitas kesehatan) maupun segera pascaprosedur aborsi/keguguran (immediate postabortion LARC) sebagai praktik terbaik untuk mencegah kehamilan berulang jarak dekat (rapid repeat pregnancy), mengingat remaja yang menggunakan LARC segera setelah persalinan pertamanya memiliki risiko kehamilan remaja berulang yang jauh lebih rendah dibandingkan yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek.⁴ Prinsip "quick start" — memulai kontrasepsi pada hari yang sama dengan kunjungan konseling apabila kehamilan secara wajar dapat disingkirkan — turut dianjurkan untuk mengurangi hambatan keterlambatan inisiasi.⁴ Pemilihan metode kontrasepsi tetap wajib mengikuti prinsip konseling nondirektif, menghormati preferensi dan hak pasien untuk memilih atau menolak metode apa pun tanpa paksaan dari pihak mana pun (termasuk antusiasme berlebihan tenaga kesehatan sendiri), serta menjaga kerahasiaan konsultasi remaja mengenai kontrasepsi sebagai faktor kunci yang memengaruhi keterjangkauan layanan.⁴

Pernyataan bersama FIGO dan International Confederation of Midwives (ICM) tahun 2024 mengenai kontrasepsi mencatat bahwa remaja perempuan dan perempuan muda menghadapi kebutuhan kontrasepsi yang belum terpenuhi (unmet need) sebesar 43%, dan pemenuhan kebutuhan ini berpotensi menurunkan kehamilan tidak diinginkan sedikitnya 6 juta kasus per tahun secara global, serta merekomendasikan integrasi konseling kontrasepsi ke dalam setiap titik kontak layanan kesehatan reproduksi, termasuk kunjungan antenatal, pascapersalinan, dan pascaaborsi.⁵ Pada kasus kehamilan akibat kekerasan seksual, kontrasepsi darurat wajib ditawarkan sesegera mungkin apabila pasien datang dalam rentang waktu efektivitas kontrasepsi darurat, sebagai bagian dari pencegahan sekunder terhadap kemungkinan kehamilan berulang akibat kekerasan yang berkelanjutan, khususnya apabila pelaku masih memiliki akses terhadap korban. Edukasi mengenai tanda bahaya kekerasan berulang dan jalur pelaporan turut menjadi bagian dari konseling pencegahan yang komprehensif pada kelompok ini.

5.3 Dukungan Psikososial Jangka Panjang

Dukungan psikososial jangka panjang diperlukan mengingat dampak kehamilan remaja dan KTD terhadap kesehatan mental serta kondisi sosial-ekonomi pasien tidak selalu terselesaikan dalam periode pascapersalinan atau pascakeputusan segera, melainkan dapat berlangsung selama bertahun-tahun, termasuk risiko depresi pascapersalinan berkepanjangan, kesulitan reintegrasi sosial, atau stigma yang berkelanjutan dari lingkungan sekitar.

Dukungan ini idealnya bersifat berjenjang, dimulai dari pemantauan rutin oleh fasilitas kesehatan primer, dilanjutkan dengan rujukan berkelanjutan ke layanan psikologi atau psikiatri bagi pasien dengan gejala gangguan mental menetap, serta keterlibatan berkelanjutan pekerja sosial dalam pemantauan kondisi sosial-ekonomi keluarga, termasuk pada kasus remaja yang telah menjadi orang tua, pemantauan terhadap kesejahteraan dan tumbuh kembang anak yang dilahirkan sebagai bagian dari pendekatan keluarga yang holistik.

Kelompok dukungan sebaya (peer support group) bagi remaja yang pernah mengalami kehamilan remaja atau KTD, apabila tersedia di wilayah setempat, dapat menjadi sumber dukungan psikososial yang bermakna karena memungkinkan berbagi pengalaman dengan sesama yang memahami situasi tanpa menghakimi. Fasilitas layanan Obstetri Ginekologi Sosial dianjurkan menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang menyelenggarakan kelompok dukungan semacam ini, sebagai pelengkap layanan formal yang tersedia di fasilitas kesehatan. Keberlanjutan dukungan psikososial jangka panjang inilah yang menutup siklus asuhan biopsikososial pada kehamilan remaja dan KTD, dari skrining pada Bab 2, konseling dan penilaian risiko pada Bab 3, kolaborasi multidisiplin pada Bab 4, hingga dukungan pascaperistiwa pada bab ini.

Referensi

1. Konsil Kesehatan Indonesia. Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Bidang Obstetri dan Ginekologi.
2. World Health Organization (WHO). Abortion care guideline, second edition. Geneva: WHO; 2024. Tersedia pada: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK617985/
3. Cunningham FG, Leveno KJ, Dashe JS, et al., editors. Williams Obstetrics. 26th ed. New York: McGraw Hill; 2022.
4. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Committee Opinion No. 735: Adolescents and Long-Acting Reversible Contraception: Implants and Intrauterine Devices. Obstet Gynecol. 2018;131(5):e130-e139 (Reaffirmed 2021). Tersedia pada: https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2018/05/adolescents-and-long-acting-reversible-contraception-implants-and-intrauterine-devices
5. Koch AR, et al. FIGO and ICM joint statement on contraception: 2024. Int J Gynecol Obstet. 2024;167:972–975. doi:10.1002/ijgo.15936

Glosarium

Daftar Pustaka Gabungan

1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). ACOG Committee Opinions and Practice Bulletins relevan (kesehatan mental perinatal, kekerasan berbasis gender, kesehatan reproduksi remaja).
2. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Committee Opinion No. 735: Adolescents and Long-Acting Reversible Contraception: Implants and Intrauterine Devices. Obstet Gynecol. 2018;131(5):e130-e139 (Reaffirmed 2021). Tersedia pada: https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2018/05/adolescents-and-long-acting-reversible-contraception-implants-and-intrauterine-devices
3. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dalam Angka. Jakarta: BKPK Kemenkes; 2024. Tersedia pada: https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/ski-2023-dalam-angka/
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017: Kesehatan Reproduksi Remaja. Jakarta: BKKBN, BPS, Kemenkes; 2018.
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Metadata Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN Tahun 2024: Angka Kelahiran Remaja Umur 15–19 Tahun (ASFR 15–19). Jakarta: BKKBN; 2024.
6. Berek JS, Berek DL, editors. Berek & Novak's Gynecology. 17th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2023.
7. Cunningham FG, Leveno KJ, Dashe JS, et al., editors. Williams Obstetrics. 26th ed. New York: McGraw Hill; 2022.
8. Inter-Agency Working Group (IAWG) on Reproductive Health in Crises. Minimum Initial Service Package (MISP) for Sexual and Reproductive Health in Crisis Situations: Distance Learning Module.
9. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
10. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
11. Koch AR, et al. FIGO and ICM joint statement on contraception: 2024. Int J Gynecol Obstet. 2024;167:972–975. doi:10.1002/ijgo.15936
12. Konsil Kesehatan Indonesia. Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Bidang Obstetri dan Ginekologi.
13. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI)/Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Kurikulum dan ketentuan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial.
14. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
15. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berlaku efektif sejak 2 Januari 2026).
16. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
17. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
18. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
19. World Health Organization (WHO). Abortion care guideline, second edition. Geneva: WHO; 2024. Tersedia pada: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK617985/
20. World Health Organization (WHO). Adolescent pregnancy. Fact sheet. Geneva: WHO; 2024.
21. World Health Organization (WHO). Health Care for Women Subjected to Intimate Partner Violence or Sexual Violence: A Clinical Handbook. Geneva: WHO; 2014.
22. World Health Organization (WHO). Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women: WHO Clinical and Policy Guidelines. Geneva: WHO; 2013.
23. World Health Organization (WHO). WHO guideline on preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents in low- and middle-income countries. Geneva: WHO; 2025. Tersedia pada: https://www.who.int/publications/i/item/9789240104105
24. World Health Organization (WHO). WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience. Geneva: WHO; 2016.
25. World Health Organization (WHO). WHO releases new guideline to prevent adolescent pregnancies and improve girls' health. Geneva: WHO; 23 April 2025. Tersedia pada: https://www.who.int/news/item/23-04-2025-who-releases-new-guideline-to-prevent-adolescent-pregnancies-and-improve-girls--health