Kata Pengantar

Infeksi menular seksual (IMS) dan gangguan kesehatan seksual pada perempuan bukan sekadar persoalan biomedis. Keduanya berjalin erat dengan stigma sosial, dinamika relasi pasangan, ketimpangan kuasa dalam rumah tangga, akses layanan yang tidak merata, serta norma budaya yang sering kali membungkam pembicaraan tentang seksualitas perempuan. Buku kedelapan dari Seri Buku Ajar Obstetri Ginekologi Sosial ini disusun untuk menjembatani kesenjangan tersebut, membekali peserta didik Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial dengan kerangka berpikir biopsikososial yang utuh dalam menatalaksana IMS dan kesehatan seksual perempuan.

Berbeda dari buku ajar IMS konvensional yang berhenti pada algoritma diagnosis dan terapi, buku ini secara sengaja memperluas cakupan ke dimensi kepatuhan terapi di tengah stigma, konseling pasangan, disfungsi seksual perempuan, hingga mekanisme kolaborasi dengan layanan HIV/IMS nasional. Pendekatan ini sejalan dengan mandat Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Bidang Obstetri dan Ginekologi yang ditetapkan Konsil Kesehatan Indonesia, sekaligus merujuk pada guideline internasional dari WHO, FIGO, dan referensi baku seperti Williams Obstetrics serta Berek & Novak's Gynecology.

Setiap bab ditutup dengan Poin Kunci dan daftar referensi bernomor, dilengkapi kotak Perbedaan Standar Internasional vs Konteks Indonesia serta Peran Lintas Profesi, agar peserta didik terbiasa memandang setiap kasus klinis sebagai persoalan yang melibatkan bukan hanya dokter, tetapi juga psikolog, pekerja sosial, dan aparat hukum bila diperlukan.

Edisi ini telah dimutakhirkan hingga Juli 2026, termasuk penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit yang mulai berlaku 11 Maret 2026, klasifikasi ICD-11 untuk kondisi kesehatan seksual, serta rekomendasi WHO terbaru mengenai doxycycline post-exposure prophylaxis yang diterbitkan Mei 2026. Seluruh referensi telah ditelusuri ulang untuk memastikan keberlakuannya; setiap dasar rujukan yang belum dapat diverifikasi secara publik dinyatakan secara eksplisit alih-alih diasumsikan. Semoga buku ini menjadi rujukan yang hidup dan terus diperkaya oleh pengalaman klinis di lapangan.

Malang, 2026

Dr.dr. Budi Siswanto, Sp.OG., Subsp.Obginsos., SH., S.Kom.

Daftar Singkatan dan Istilah

Bab 1. Spektrum Infeksi Menular Seksual pada Perempuan

Infeksi menular seksual pada perempuan memiliki karakteristik epidemiologis dan klinis yang berbeda bermakna dari laki-laki. Anatomi saluran genital perempuan yang sebagian besar tersembunyi menyebabkan banyak IMS berjalan asimtomatik atau bergejala samar, sehingga kerap baru terdeteksi setelah terjadi komplikasi seperti penyakit radang panggul, infertilitas, kehamilan ektopik, atau displasia serviks. Bab ini menguraikan lima IMS prioritas pada perempuan — klamidiasis, gonore, sifilis, infeksi human papillomavirus (HPV), dan herpes simpleks genitalis (HSV) — sebagai fondasi bagi pembahasan biopsikososial pada bab-bab berikutnya.

1.1 Epidemiologi dan Beban IMS pada Perempuan Indonesia

Data surveilans Kementerian Kesehatan dan laporan program pengendalian IMS-HIV nasional secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan usia reproduksi menanggung beban IMS yang tidak proporsional dibandingkan insidensinya yang terdeteksi, karena tingginya proporsi kasus asimtomatik yang tidak pernah diperiksakan. Klamidiasis dan infeksi HPV tergolong IMS dengan prevalensi tertinggi secara global, sementara sifilis kongenital tetap menjadi indikator kegagalan skrining antenatal yang terus dipantau sebagai bagian dari agenda eliminasi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak.

Sejak 11 Maret 2026, kerangka hukum nasional penanggulangan IMS dan HIV/AIDS diselenggarakan di bawah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit, yang mengonsolidasikan berbagai peraturan sektoral penanggulangan penyakit menular sebelumnya — termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual yang kini sebagian besar telah dicabut — ke dalam satu payung regulasi penanggulangan penyakit yang terpadu, sebagai pelaksanaan amanat Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dokter subspesialis obstetri ginekologi sosial perlu memutakhirkan rujukan operasionalnya ke regulasi terbaru ini, alih-alih peraturan sektoral yang telah digantikan.

Kerentanan biologis perempuan terhadap penularan IMS lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada paparan tunggal, akibat luas permukaan mukosa serviks-vagina yang lebih besar dan potensi mikrotrauma saat hubungan seksual. Kerentanan ini diperberat faktor sosial: ketimpangan kuasa negosiasi penggunaan kondom, pernikahan usia anak, dan keterbatasan otonomi perempuan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi tanpa persetujuan pasangan. Faktor-faktor ini menjadikan pemahaman epidemiologi IMS pada perempuan tidak dapat dilepaskan dari konteks gender dan sosial-budaya, sebagaimana ditekankan dalam kerangka biopsikososial subspesialisasi ini.

1.1.1 Kelompok Berisiko Tinggi

Kelompok yang memerlukan kewaspadaan skrining lebih intensif meliputi perempuan dengan pasangan seksual berganti atau pasangan berisiko tinggi, pekerja seks, perempuan hamil (skrining sifilis dan HIV rutin antenatal), penyintas kekerasan seksual, dan perempuan dengan riwayat IMS sebelumnya. Skrining oportunistik saat kunjungan ginekologi rutin, khususnya pada perempuan muda aktif seksual, terbukti meningkatkan deteksi dini klamidiasis dan gonore yang sebagian besar asimtomatik.

1.2 Klamidiasis (Chlamydia trachomatis)

Klamidiasis disebabkan oleh bakteri intraselular obligat Chlamydia trachomatis, umumnya serovar D–K pada infeksi genital. Periode inkubasi berkisar 7–21 hari, meskipun sebagian besar perempuan terinfeksi (diperkirakan lebih dari tujuh puluh persen) tidak menunjukkan gejala sama sekali, menjadikannya IMS 'silent epidemic' yang paling sering luput dari diagnosis. Bila bergejala, keluhan yang muncul meliputi duh vagina mukopurulen, disuria, perdarahan intermenstrual atau pascakoitus akibat servisitis mukopurulen, serta nyeri perut bawah ringan.

Komplikasi tersembunyi yang paling ditakutkan adalah penjalaran infeksi asendens ke endometrium dan tuba fallopi tanpa gejala akut yang jelas, menyebabkan penyakit radang panggul subklinis yang berujung pada jaringan parut tuba, infertilitas faktor tuba, dan kehamilan ektopik di kemudian hari. Diagnosis baku emas saat ini menggunakan nucleic acid amplification test (NAAT) dari swab endoserviks, vagina, atau urin pancar awal, dengan sensitivitas dan spesifisitas superior dibandingkan kultur maupun pemeriksaan antigen langsung.

1.3 Gonore (Neisseria gonorrhoeae)

Gonore disebabkan diplokokus gram negatif Neisseria gonorrhoeae dengan periode inkubasi lebih pendek, umumnya 2–7 hari. Pada perempuan, gejala klasik berupa duh vagina purulen kental, disuria, dan servisitis dengan serviks rapuh mudah berdarah dapat ditemukan, namun proporsi kasus asimtomatik tetap tinggi, diperkirakan mencapai separuh kasus. Koinfeksi dengan klamidia sering terjadi sehingga tata laksana sindromik lazim mencakup terapi ganda terhadap kedua patogen.

Isu klinis penting yang berkembang pesat adalah resistensi antimikroba N. gonorrhoeae, termasuk terhadap sefalosporin generasi ketiga, yang mendorong pembaruan berkala pedoman terapi oleh WHO dan otoritas kesehatan nasional. Komplikasi asendens meliputi penyakit radang panggul, abses tubo-ovarian, dan pada kasus jarang, sindrom Fitz-Hugh-Curtis (perihepatitis) serta infeksi gonokokal diseminata dengan manifestasi artritis dan lesi kulit.

1.4 Sifilis

Sifilis disebabkan spirochaeta Treponema pallidum dengan perjalanan klinis bertahap yang khas: sifilis primer (periode inkubasi 10–90 hari, rerata tiga minggu) ditandai chancre — ulkus soliter, tidak nyeri, dengan dasar bersih dan tepi indurasi, sering luput terdeteksi pada perempuan karena lokasi intravagina atau serviks yang tersembunyi; sifilis sekunder (6–8 minggu setelah chancre) dengan ruam makulopapular termasuk telapak tangan dan kaki, limfadenopati generalisata, serta condyloma lata; fase laten dini dan lanjut yang asimtomatik namun tetap berpotensi menular atau progresif; hingga sifilis tersier yang jarang namun dapat melibatkan sistem kardiovaskular dan neurologis.

Skrining sifilis pada kehamilan bersifat wajib dan diulang pada trimester ketiga untuk populasi berisiko, mengingat risiko penularan transplasenta yang menyebabkan sifilis kongenital dengan konsekuensi berat: keguguran, lahir mati, prematuritas, dan kelainan kongenital multiorgan. Algoritma diagnosis menggabungkan uji nontreponemal (VDRL/RPR) sebagai skrining dan uji treponemal (TPHA/FTA-ABS atau uji cepat treponemal) sebagai konfirmasi, dengan interpretasi titer nontreponemal juga digunakan memantau respons terapi.

1.5 Human Papillomavirus (HPV)

HPV merupakan IMS viral tersering secara global, dengan lebih dari 100 genotipe, dibagi menjadi tipe risiko rendah (terutama HPV 6 dan 11, penyebab kondiloma akuminata/kutil kelamin) dan tipe risiko tinggi onkogenik (terutama HPV 16 dan 18, berkaitan erat dengan kanker serviks, serta tipe risiko tinggi lain). Periode inkubasi bervariasi luas, dari beberapa minggu untuk kutil kelamin hingga bertahun-tahun untuk perkembangan lesi prakanker menjadi kanker invasif, mencerminkan sifat infeksi yang sering persisten dan bertahan laten.

Sebagian besar infeksi HPV bersifat transien dan dibersihkan sistem imun dalam satu hingga dua tahun tanpa gejala apa pun, sehingga strategi utama pengendalian dampaknya adalah skrining berkala (sitologi serviks/Pap smear atau tes HPV DNA) untuk mendeteksi lesi prakanker, dikombinasikan dengan vaksinasi HPV sebagai pencegahan primer. Kondiloma akuminata bermanifestasi sebagai lesi papuler eksofitik di area genital-perianal yang dapat multipel dan berdampak psikososial signifikan meski jarang berbahaya secara onkogenik bila disebabkan tipe risiko rendah.

1.6 Herpes Simpleks Genitalis (HSV)

Herpes genitalis disebabkan HSV tipe 2 (lebih sering rekuren) atau HSV tipe 1 (semakin sering ditemukan pada infeksi genital akibat perubahan pola kontak oral-genital). Episode primer memiliki periode inkubasi 2–12 hari dan dapat bermanifestasi berat berupa vesikel multipel yang pecah menjadi ulkus nyeri, disertai gejala sistemik seperti demam dan limfadenopati inguinal; namun banyak infeksi primer juga berlangsung ringan atau tanpa gejala yang dikenali.

Karakteristik khas HSV adalah sifat laten pada ganglion saraf sakral dengan potensi reaktivasi berulang seumur hidup, serta pelepasan virus asimtomatik (asymptomatic viral shedding) yang menjadikannya tetap menular meski tanpa lesi tampak — aspek ini penting disampaikan dalam konseling pasangan pada Bab 4. Pada kehamilan, infeksi primer trimester ketiga membawa risiko tinggi penularan neonatal saat persalinan pervaginam sehingga memerlukan pertimbangan seksio sesarea dan/atau terapi supresif antivirus menjelang persalinan.

1.7 Pendekatan Diagnostik Terpadu

Dalam praktik dengan keterbatasan akses laboratorium, pendekatan sindromik — menatalaksana berdasarkan kumpulan gejala seperti duh vagina, ulkus genital, atau nyeri perut bawah — tetap relevan sebagai jaring pengaman awal. Namun pendekatan berbasis etiologi menggunakan NAAT, serologi, dan mikroskopis tetap menjadi standar emas yang direkomendasikan bila fasilitas tersedia, karena pendekatan sindromik memiliki keterbatasan sensitivitas dan spesifisitas yang berisiko baik overtreatment maupun undertreatment.

Referensi Bab 1

Bab 2. IMS dengan Masalah Biopsikososial Kompleks (Stigma, Pasangan Berisiko, Kepatuhan Terapi)

Keberhasilan tata laksana IMS tidak semata ditentukan oleh ketepatan diagnosis dan pemilihan antimikroba, melainkan juga oleh kemampuan pasien menyelesaikan rejimen terapi, mengubah perilaku berisiko, dan mengakses dukungan psikososial yang memadai. Pada praktik obstetri ginekologi sosial, dokter kerap berhadapan dengan pasien perempuan yang terjebak dalam situasi stigma berlapis, ketergantungan ekonomi pada pasangan berisiko tinggi, atau ketidakberdayaan menegosiasikan perilaku seksual aman. Bab ini membahas secara khusus tantangan biopsikososial tersebut beserta strategi intervensi yang dapat diterapkan dalam layanan klinis sehari-hari.

2.1 Stigma dan Dampak Psikososial IMS

Stigma terhadap IMS di masyarakat Indonesia sering berakar dari asosiasi moral antara infeksi tersebut dengan perilaku seksual yang dianggap menyimpang dari norma, terlepas dari cara penularan yang sebenarnya dapat terjadi dalam hubungan monogami sekalipun akibat riwayat pasangan sebelumnya. Stigma ini bekerja pada tiga lapis: stigma yang diinternalisasi pasien (self-stigma) berupa rasa malu dan bersalah, stigma yang diantisipasi (perceived stigma) berupa ketakutan dihakimi tenaga kesehatan atau keluarga, dan stigma yang benar-benar dialami (enacted stigma) berupa perlakuan diskriminatif nyata.

Dampak klinis stigma sangat konkret: penundaan mencari layanan hingga terjadi komplikasi, ketidakjujuran riwayat seksual saat anamnesis, penolakan menjalani pemeriksaan penunjang yang dianggap 'mengonfirmasi' aib, hingga putus terapi di tengah jalan karena menghindari kunjungan ulang. Perempuan menghadapi beban stigma yang secara sosial lebih berat dibandingkan laki-laki, karena norma ganda (double standard) yang menuntut perempuan menjaga citra kesucian seksual sementara perilaku serupa pada laki-laki lebih permisif secara sosial.

2.2 Pasangan Berisiko Tinggi dan Dinamika Relasi

Istilah pasangan berisiko tinggi merujuk pada pasangan seksual dengan perilaku yang meningkatkan kemungkinan penularan IMS/HIV, seperti memiliki banyak pasangan seksual, riwayat penggunaan napza suntik, pekerjaan seksual komersial, atau ketidakkonsistenan penggunaan kondom. Perempuan dengan pasangan berisiko tinggi kerap berada dalam relasi yang secara struktural membatasi kemampuannya menegosiasikan seks aman, misalnya karena ketergantungan ekonomi penuh, ancaman kekerasan bila menolak berhubungan tanpa kondom, atau norma budaya yang menempatkan penolakan seksual istri terhadap suami sebagai hal tabu.

Klinisi perlu mengenali bahwa 'ketidakpatuhan' pasien terhadap anjuran penggunaan kondom atau abstinensia sementara sering kali bukan pilihan bebas, melainkan cerminan keterbatasan daya tawar dalam relasi. Penilaian ini penting agar intervensi tidak jatuh pada penyalahan korban (victim-blaming), melainkan diarahkan pada pemberdayaan bertahap dan, bila diperlukan, penapisan tanda-tanda kekerasan dalam relasi yang memerlukan rujukan sesuai kerangka penanganan kekerasan berbasis gender.

2.3 Tantangan Kepatuhan Terapi

Kepatuhan terapi IMS pada konteks stigma dan pasangan berisiko tinggi dipengaruhi kombinasi faktor pada level pasien, relasi, dan sistem layanan. Pada level pasien, faktor penghambat meliputi pemahaman keliru bahwa gejala yang mereda berarti sembuh total, ketakutan efek samping obat, dan keengganan kembali ke fasilitas kesehatan yang sama karena takut dikenali. Pada level relasi, penolakan atau ketidaktahuan pasangan untuk turut diobati menyebabkan siklus reinfeksi berulang yang membuat pasien merasa terapi 'tidak pernah berhasil', memicu keputusasaan dan penghentian pengobatan mandiri.

Pada level sistem layanan, hambatan meliputi jarak dan biaya akses fasilitas kesehatan, jam layanan yang tidak fleksibel bagi perempuan yang bekerja atau memiliki tanggung jawab domestik penuh, serta pengalaman sebelumnya menerima sikap menghakimi dari petugas kesehatan yang membuat pasien enggan kembali kontrol. Regimen terapi dosis tunggal, bila tersedia dan sesuai indikasi klinis, secara bermakna mengurangi risiko putus terapi dibandingkan regimen multidosis yang memerlukan kepatuhan mandiri berkelanjutan di rumah.

2.4 Strategi Peningkatan Kepatuhan

Strategi peningkatan kepatuhan terapi harus bersifat multikomponen, menyasar level individu, relasi, dan sistem secara simultan. Pada level individu, konseling motivasional yang tidak menghakimi, penjelasan sederhana mengenai perbedaan antara meredanya gejala dan eradikasi kuman, serta pemberian obat langsung di tempat (directly observed therapy) untuk regimen dosis tunggal terbukti meningkatkan penyelesaian terapi. Penyediaan ruang konseling privat yang terpisah dari area tunggu umum juga mengurangi kekhawatiran pasien akan terlihat oleh kenalan.

Pada level relasi, penerapan expedited partner therapy (terapi pasangan yang dipercepat) — memberikan resep atau obat kepada pasien untuk disampaikan kepada pasangannya tanpa pasangan tersebut harus diperiksa langsung terlebih dahulu — telah menunjukkan bukti efektivitas menurunkan reinfeksi pada berbagai konteks, meskipun penerapannya di Indonesia perlu disesuaikan dengan regulasi peresepan yang berlaku dan dibahas lebih rinci pada Bab 4. Pada level sistem, integrasi layanan IMS dengan layanan kesehatan reproduksi rutin (kunjungan antenatal, keluarga berencana) mengurangi stigma karena pasien tidak perlu mengunjungi klinik khusus IMS yang dapat mengungkap status secara tidak sengaja kepada lingkungan sosialnya.

Referensi Bab 2

Bab 3. Kesehatan Seksual dan Disfungsi Seksual Perempuan

Kesehatan seksual perempuan sering kali luput dari perhatian klinis karena dianggap sebagai ranah privat yang tidak lazim dibicarakan, padahal gangguan fungsi seksual berdampak signifikan terhadap kualitas hidup, kestabilan relasi, dan kesehatan mental perempuan. Dokter subspesialis obstetri ginekologi sosial memiliki posisi strategis untuk membuka ruang pembicaraan tersebut secara proaktif dan tidak menghakimi, sekaligus menatalaksana disfungsi seksual dengan kerangka biopsikososial yang melampaui pendekatan biomedis semata.

3.1 Konsep Kesehatan Seksual Holistik

Kesehatan seksual didefinisikan WHO sebagai keadaan kesejahteraan fisik, emosional, mental, dan sosial terkait seksualitas, bukan sekadar ketiadaan penyakit, disfungsi, atau kecacatan. Definisi ini menegaskan bahwa kesehatan seksual mencakup pengalaman seksual yang positif dan aman, bebas dari paksaan, diskriminasi, dan kekerasan, serta mensyaratkan penghormatan terhadap hak seksual setiap individu. Kerangka holistik ini menempatkan seksualitas perempuan sebagai bagian integral kesejahteraan menyeluruh, bukan isu tabu yang dipisahkan dari layanan kesehatan reproduksi umum.

Dalam praktik klinis, penerapan kerangka ini berarti dokter secara rutin membuka ruang tanya-jawab tentang kepuasan dan kenyamanan seksual pasien, bukan hanya pada kunjungan yang secara eksplisit mengeluhkan masalah seksual. Pendekatan ini khususnya relevan pada perempuan pascapersalinan, perempuan dengan riwayat IMS atau kekerasan seksual, dan perempuan pada masa transisi hormonal, yang seringkali mengalami perubahan fungsi seksual namun enggan memulai pembicaraan tanpa dipancing oleh tenaga kesehatan.

3.2 Klasifikasi Disfungsi Seksual Perempuan

Disfungsi seksual perempuan diklasifikasikan secara sistematis ke dalam tiga domain utama yang saling terkait: (1) gangguan hasrat dan minat/gairah seksual (sexual interest/arousal disorder), (2) gangguan nyeri seksual/penetrasi genito-pelvis (genito-pelvic pain/penetration disorder), dan (3) gangguan orgasme (orgasmic disorder). Klasifikasi kontemporer menggabungkan hasrat dan gairah menjadi satu domain karena keduanya secara klinis sulit dipisahkan pada banyak perempuan dan sering muncul bersamaan, berbeda dari model linear lama yang memisahkan keduanya secara kaku.

Kriteria diagnostik disfungsi seksual mensyaratkan gejala berlangsung minimal enam bulan, terjadi pada hampir seluruh atau seluruh kesempatan aktivitas seksual, dan menyebabkan distres personal yang bermakna — kriteria distres ini penting untuk membedakan variasi normal fungsi seksual dari kondisi yang memerlukan intervensi klinis. Setiap domain disfungsi dapat bersifat seumur hidup (lifelong) atau didapat (acquired), serta general (terjadi pada seluruh situasi) atau situasional (terbatas pada pasangan atau kondisi tertentu), yang seluruhnya memengaruhi arah asesmen etiologi.

Perlu dicatat adanya perbedaan istilah antara dua sistem klasifikasi internasional yang berlaku. DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, edisi kelima) menggunakan istilah genito-pelvic pain/penetration disorder sebagaimana digunakan pada subbab 3.4. Sementara itu, ICD-11 (International Classification of Diseases, revisi ke-11) yang mulai berlaku pada anggota WHO menempatkan kondisi ini dalam bab tersendiri 'Kondisi Terkait Kesehatan Seksual' (bukan lagi di bawah gangguan mental sebagaimana pada ICD-10), dengan kode HA20 Sexual pain-penetration disorder yang menggabungkan dispareunia dan vaginismus dalam satu entitas karena keduanya dinilai sulit dibedakan secara empiris; gangguan hasrat/gairah tercakup dalam kode HA00–HA02. Dokter subspesialis perlu mengenali kedua sistem klasifikasi ini karena rekam medis, klaim asuransi kesehatan, dan literatur ilmiah dapat menggunakan salah satu atau keduanya.

3.3 Gangguan Hasrat dan Minat Seksual

Gangguan hasrat dan minat seksual ditandai penurunan bermakna atau ketiadaan minat terhadap aktivitas seksual, fantasi seksual, inisiasi seksual, dan responsivitas terhadap ajakan pasangan, yang berlangsung persisten dan menimbulkan distres. Etiologi bersifat multifaktorial: faktor biologis meliputi perubahan hormonal pascapersalinan, perimenopause, atau efek samping kontrasepsi hormonal tertentu; faktor psikologis meliputi depresi, kecemasan, citra tubuh negatif, dan riwayat trauma seksual; faktor relasional meliputi konflik pasangan, kelelahan pengasuhan anak, dan kualitas komunikasi intim yang buruk; sementara faktor sosial-budaya meliputi beban ganda perempuan dalam pekerjaan domestik dan publik yang menyisakan sedikit ruang energi emosional untuk keintiman.

3.4 Gangguan Nyeri Seksual (Genito-Pelvic Pain/Penetration Disorder)

Genito-pelvic pain/penetration disorder mencakup spektrum kesulitan penetrasi vagina, nyeri vulvovaginal atau pelvis saat penetrasi, ketakutan atau kecemasan antisipatif terhadap nyeri, serta ketegangan atau pengencangan otot dasar panggul saat percobaan penetrasi. Dua entitas klinis yang sering tumpang tindih dalam spektrum ini adalah vaginismus — spasme otot dasar panggul involunter yang menghambat penetrasi — dan vulvodinia — nyeri vulva kronis tanpa penyebab identifiable yang jelas, dapat generalisata atau terlokalisasi (misalnya vestibulodinia).

Asesmen memerlukan pemeriksaan ginekologi yang sangat hati-hati dan bertahap untuk menyingkirkan penyebab organik seperti infeksi (termasuk IMS yang dibahas pada Bab 1), atrofi vulvovaginal, endometriosis, atau lesi dermatologis vulva, sambil tetap mempertimbangkan komponen psikogenik dan riwayat trauma yang mungkin melatarbelakangi respons proteksi otot dasar panggul. Terapi lini pertama umumnya melibatkan fisioterapi dasar panggul terlatih trauma-informed, edukasi anatomi, dan teknik desensitisasi bertahap, dikombinasikan dengan terapi psikologis bila terdapat komponen kecemasan atau trauma yang signifikan.

3.5 Gangguan Orgasme

Gangguan orgasme ditandai penundaan, penurunan intensitas, atau ketiadaan orgasme meski telah menerima rangsangan seksual yang secara subjektif dinilai adekuat, berlangsung hampir selalu atau selalu dalam periode minimal enam bulan, dan menimbulkan distres. Penting dibedakan dari variasi normal — banyak perempuan secara alami memerlukan rangsangan klitoris langsung untuk mencapai orgasme dan hal ini bukan disfungsi selama tidak menimbulkan distres personal.

Etiologi meliputi faktor neurologis (gangguan persarafan pelvis akibat pembedahan ginekologi ekstensif atau kondisi neurologis), faktor farmakologis (efek samping antidepresan golongan SSRI adalah penyebab iatrogenik yang sering luput ditanyakan), faktor psikologis (kecemasan performa, ketidakmampuan melepaskan kontrol, riwayat trauma), dan faktor relasional (komunikasi kebutuhan seksual yang tidak adekuat dengan pasangan). Asesmen menyeluruh riwayat pengobatan, riwayat bedah, dan riwayat psikoseksual menjadi kunci mengarahkan terapi yang tepat sasaran.

3.6 Pendekatan Terapi Biopsikososial

Terapi disfungsi seksual perempuan yang efektif menuntut model biopsikososial terintegrasi, bukan pendekatan biomedis tunggal. Komponen biologis meliputi tata laksana kondisi organik yang mendasari (infeksi, atrofi, ketidakseimbangan hormonal), penyesuaian obat yang berefek samping seksual, dan pada kasus tertentu terapi hormonal topikal atau sistemik sesuai indikasi. Komponen psikologis meliputi terapi kognitif-perilaku, mindfulness-based sex therapy, dan penanganan trauma bila relevan. Komponen relasional meliputi konseling pasangan untuk memperbaiki komunikasi intim dan menyelaraskan ekspektasi seksual.

Referensi Bab 3

Bab 4. Konseling Pasangan dan Pencegahan Penularan

Tata laksana IMS yang berhenti pada pengobatan individu tanpa menjangkau pasangan seksual pasien pada dasarnya tidak tuntas, karena membiarkan rantai penularan tetap terbuka dan menempatkan pasien pada risiko tinggi reinfeksi segera setelah terapi selesai. Bab ini membahas prinsip pemberitahuan pasangan (partner notification) sebagai komponen inti pengendalian IMS, sekaligus strategi pencegahan reinfeksi yang mempertimbangkan realitas sosial-budaya dan kerangka hukum Indonesia.

4.1 Prinsip Pemberitahuan Pasangan (Partner Notification)

Partner notification adalah proses sistematis mengidentifikasi, memberi tahu, dan menawarkan layanan pemeriksaan-terapi kepada pasangan seksual seseorang yang terdiagnosis IMS. Tujuan utamanya tiga: memutus rantai penularan lebih lanjut dari pasangan yang mungkin sudah terinfeksi namun belum bergejala, mencegah reinfeksi pada pasien indeks setelah menyelesaikan terapi, dan membuka akses layanan skrining-terapi bagi pasangan yang mungkin tidak menyadari statusnya sendiri.

Prinsip etik yang mendasari partner notification mencakup kesukarelaan (voluntary) — pasien indeks tidak boleh dipaksa mengungkapkan identitas pasangan, kerahasiaan (confidentiality) — identitas pasien indeks tidak diungkapkan kepada pasangan tanpa persetujuan eksplisit dalam model tertentu, non-diskriminasi, dan orientasi pada manfaat kesehatan publik yang harus diseimbangkan dengan otonomi dan keamanan pasien indeks, khususnya bila terdapat kekhawatiran risiko kekerasan pasangan sebagai reaksi atas pemberitahuan tersebut.

4.2 Metode dan Model Partner Notification

Terdapat beberapa model partner notification yang dapat diterapkan sesuai kapasitas layanan dan preferensi pasien. Model rujukan pasien (patient referral) menempatkan pasien indeks sendiri sebagai pihak yang memberi tahu pasangannya, dengan dukungan konseling dan materi edukasi dari petugas kesehatan; model ini paling umum digunakan namun bergantung penuh pada kesediaan dan keberanian pasien. Model rujukan petugas (provider referral) melibatkan petugas kesehatan atau petugas surveilans yang menghubungi pasangan secara langsung tanpa mengungkap identitas pasien indeks, cocok untuk situasi berisiko tinggi kekerasan atau ketika pasien indeks tidak mampu melakukannya sendiri.

Model kontrak (contract referral) merupakan pendekatan hibrida: pasien diberi waktu tertentu untuk memberi tahu pasangannya sendiri, dan bila dalam batas waktu tersebut belum dilakukan, petugas kesehatan mengambil alih proses pemberitahuan. Sementara expedited partner therapy (EPT), yang telah disinggung pada Bab 2, memungkinkan pasien indeks membawa pulang obat atau resep untuk pasangannya tanpa pasangan tersebut diperiksa langsung terlebih dahulu — model ini efektif meningkatkan cakupan terapi pasangan namun penerapannya di Indonesia perlu disesuaikan dengan regulasi peresepan obat yang berlaku dan idealnya disertai edukasi tertulis bagi pasangan yang menerima obat tersebut.

4.3 Strategi Pencegahan Reinfeksi

Pencegahan reinfeksi memerlukan strategi berlapis yang melampaui sekadar pengobatan pasangan. Pertama, edukasi eksplisit kepada pasien untuk berpantang hubungan seksual atau konsisten menggunakan kondom hingga baik dirinya maupun pasangan telah menyelesaikan terapi penuh dan, untuk regimen tertentu, hingga melewati periode yang direkomendasikan pascaterapi (umumnya tujuh hari untuk regimen dosis tunggal). Kedua, penjadwalan tes ulang (test of cure atau test of reinfection) pada periode tertentu pascaterapi, khususnya untuk klamidia dan gonore pada kehamilan atau populasi berisiko tinggi reinfeksi.

Ketiga, edukasi tentang sifat sebagian IMS yang dapat menular meski asimtomatik (khususnya HSV dan HPV, dibahas pada Bab 1), sehingga pasien memahami bahwa ketiadaan gejala pada pasangan bukan jaminan bebas risiko. Keempat, pembahasan opsi kontrasepsi barrier (kondom) sebagai metode ganda yang sekaligus melindungi dari kehamilan tidak diinginkan dan penularan IMS, relevan didiskusikan bersamaan dengan konseling keluarga berencana. Kelima, pada pasangan dengan pola risiko berulang, penilaian kebutuhan profilaksis pra-pajanan HIV (PrEP) bila terdapat indikasi, terintegrasi dengan layanan HIV nasional yang dibahas pada Bab 5.

Perkembangan terbaru yang perlu diketahui adalah rekomendasi pertama WHO mengenai doksisiklin sebagai profilaksis pascapajanan (doxycycline post-exposure prophylaxis, doxy-PEP) untuk pencegahan IMS bakterial, yang diterbitkan 28 Mei 2026. Rekomendasi ini menyatakan bahwa doksisiklin yang diminum setelah paparan seksual dapat menurunkan risiko sifilis dan klamidia, serta berpotensi menurunkan risiko gonore pada sebagian konteks. Namun demikian, cakupan populasi rekomendasi WHO ini secara eksplisit terbatas pada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki dan perempuan transgender — bukti efikasi dan keamanan doxy-PEP pada perempuan sisgender heteroseksual, termasuk pada kehamilan, masih terbatas dan belum menjadi bagian rekomendasi resmi. WHO juga menekankan pentingnya pemantauan resistensi antimikroba secara kontekstual sebelum penerapan nasional. Dokter subspesialis obstetri ginekologi sosial perlu mengikuti perkembangan bukti ini secara berkala tanpa mengekstrapolasi rekomendasi tersebut secara prematur ke populasi perempuan heteroseksual yang menjadi fokus utama praktik klinisnya.

4.4 Konseling Pasangan dalam Konteks Budaya Indonesia

Konseling pasangan terkait IMS di Indonesia perlu mempertimbangkan norma budaya yang menempatkan pembicaraan seksualitas sebagai wilayah sangat privat, ketimpangan relasi kuasa dalam banyak rumah tangga, dan variasi norma antarkomunitas mengenai peran perempuan dalam mengambil inisiatif pembicaraan seksual dengan pasangan. Pendekatan konseling yang efektif dimulai dengan menilai keamanan relasi pasien terlebih dahulu — menanyakan secara halus apakah pasien merasa aman membicarakan hal ini dengan pasangannya — sebelum mendorong pemberitahuan langsung.

Bahasa yang digunakan dalam konseling sebaiknya netral dan tidak menghakimi, menghindari framing yang menyiratkan kesalahan atau perselingkuhan salah satu pihak, mengingat penularan dapat berasal dari riwayat sebelum hubungan saat ini terbentuk. Penyediaan materi edukasi tertulis sederhana yang dapat dibawa pulang pasien untuk disampaikan kepada pasangan turut membantu pasien yang merasa kesulitan menyampaikan informasi secara lisan, sekaligus memastikan informasi klinis tersampaikan akurat.

4.5 Aspek Etik dan Hukum

Kewajiban menjaga kerahasiaan medis pasien merupakan prinsip etik dasar yang tetap berlaku dalam proses partner notification; identitas pasien indeks tidak boleh diungkapkan kepada pasangan tanpa persetujuannya, kecuali pada situasi tertentu yang diatur secara khusus seperti kewajiban pelaporan penyakit menular tertentu kepada otoritas kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan kesehatan yang berlaku, yang berbeda dari pengungkapan identitas kepada pasangan pribadi.

Referensi Bab 4

Bab 5. Kolaborasi dengan Layanan HIV/IMS Nasional

Tata laksana IMS pada perempuan tidak dapat berdiri sendiri tanpa keterhubungan dengan sistem layanan HIV/IMS nasional yang lebih luas, mengingat tumpang tindih faktor risiko, kebutuhan skrining terintegrasi, dan pentingnya kesinambungan layanan bagi pasien dengan koinfeksi. Bab penutup ini menguraikan struktur layanan HIV/IMS nasional Indonesia serta mekanisme konkret integrasi praktik obstetri ginekologi sosial ke dalamnya, agar dokter subspesialis dapat berfungsi sebagai simpul penghubung yang efektif, bukan penyedia layanan yang terisolasi.

5.1 Struktur Layanan HIV/IMS Nasional Indonesia

Program pengendalian HIV/IMS nasional di Indonesia dikoordinasikan Kementerian Kesehatan bersama dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, dengan pilar utama layanan meliputi promosi dan pencegahan, konseling dan tes sukarela (VCT), layanan perawatan-dukungan-pengobatan (PDP) bagi orang dengan HIV, serta layanan IMS terintegrasi di fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Kerangka Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) menjadi acuan operasional yang menekankan kesinambungan pasien mulai dari deteksi dini, rujukan, inisiasi terapi, hingga dukungan kepatuhan jangka panjang, melibatkan jejaring fasilitas kesehatan primer, rumah sakit, serta organisasi berbasis komunitas.

Dasar hukum operasional penanggulangan HIV/AIDS dan IMS saat ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit, yang berlaku sejak 11 Maret 2026 dan menggantikan sebagian besar ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 yang sebelumnya menjadi acuan khusus penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS. Konsolidasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang menyatukan berbagai regulasi penanggulangan penyakit menular ke dalam satu payung hukum. Dokter subspesialis obstetri ginekologi sosial perlu memastikan protokol fasilitas kerjanya telah disesuaikan dengan regulasi terbaru ini.

Fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan HIV/IMS terintegrasi umumnya memiliki tenaga terlatih konseling, akses pemeriksaan serologi dan viral load, ketersediaan obat antiretroviral (ARV) melalui jalur distribusi program nasional, serta sistem pencatatan-pelaporan kasus yang terhubung dengan sistem informasi kesehatan nasional untuk kepentingan surveilans epidemiologi dan perencanaan program.

5.2 Mekanisme Integrasi Konkret dengan Layanan VCT

Integrasi praktik obstetri ginekologi sosial dengan layanan VCT paling nyata terwujud melalui penawaran tes HIV secara rutin (provider-initiated testing and counseling) pada setiap perempuan yang datang dengan keluhan atau diagnosis IMS lain, mengingat tumpang tindih jalur penularan dan tingginya nilai prediktif IMS lain sebagai penanda perilaku berisiko HIV. Demikian pula, skrining HIV rutin pada kunjungan antenatal pertama merupakan mekanisme integrasi wajib yang telah menjadi bagian standar layanan kesehatan ibu-anak di Indonesia, sejalan dengan program eliminasi penularan HIV dari ibu ke anak.

Secara operasional, dokter subspesialis obstetri ginekologi sosial perlu memastikan fasilitas tempatnya berpraktik memiliki jalur rujukan cepat ke layanan VCT terdekat bagi pasien yang memerlukan konseling pratest lebih mendalam atau bagi fasilitas yang belum memiliki kapasitas tes mandiri, disertai mekanisme umpan balik hasil yang menjaga kerahasiaan dan kesinambungan tindak lanjut klinis pasien.

5.3 Mekanisme Integrasi Konkret dengan Layanan PDP

Bagi pasien perempuan yang terdiagnosis HIV melalui layanan obstetri ginekologi sosial, integrasi dengan layanan PDP harus berlangsung tanpa jeda berarti untuk meminimalkan risiko putus kontak (loss to follow-up) pada fase paling rentan pascadiagnosis. Mekanisme konkret meliputi rujukan terjadwal dengan janji temu spesifik (bukan sekadar rujukan surat tanpa penjadwalan), pendampingan oleh petugas atau kader terlatih pada kunjungan pertama ke layanan PDP, serta komunikasi klinis langsung antara dokter perujuk dan tim PDP mengenai status kehamilan, komorbiditas ginekologi, dan kebutuhan klinis khusus pasien.

Pada perempuan hamil dengan HIV, koordinasi erat antara layanan obstetri dan layanan PDP menjadi krusial untuk memastikan inisiasi atau kelanjutan terapi antiretroviral tepat waktu, pemantauan viral load menjelang persalinan, perencanaan cara persalinan berdasarkan status viral load, serta profilaksis dan tata laksana bayi baru lahir sesuai protokol pencegahan penularan dari ibu ke anak. Dokter subspesialis obstetri ginekologi sosial berperan memastikan aspek psikososial — termasuk kesiapan pengungkapan status kepada pasangan dan dukungan kepatuhan terapi — turut menjadi bagian rencana perawatan bersama tim PDP.

5.4 Rujukan dan Jejaring Layanan

Jejaring rujukan yang efektif memerlukan pemetaan fasilitas layanan HIV/IMS terdekat secara proaktif, termasuk mengetahui jam operasional, persyaratan administratif, dan titik kontak petugas di masing-masing fasilitas, agar proses rujukan tidak menjadi hambatan tambahan bagi pasien yang sudah menghadapi beban psikososial diagnosis. Pembangunan hubungan kerja lintas fasilitas — melalui pertemuan koordinasi berkala, kesepakatan alur rujukan tertulis, dan mekanisme komunikasi kasus yang responsif — memperkuat kesinambungan layanan melampaui sekadar rujukan administratif satu arah.

Organisasi berbasis komunitas dan kelompok dukungan sebaya bagi orang dengan HIV (ODHIV) merupakan simpul jejaring penting yang sering kali lebih efektif menjangkau dan mempertahankan keterlibatan pasien dibandingkan layanan formal semata, khususnya dalam mengatasi stigma dan memberikan dukungan psikososial berkelanjutan. Dokter subspesialis obstetri ginekologi sosial sebaiknya mengenal dan bekerja sama dengan organisasi semacam ini di wilayah kerjanya sebagai bagian dari jejaring rujukan yang komprehensif.

5.5 Peran Dokter Subspesialis Obginsos dalam Sistem

Dokter subspesialis obstetri ginekologi sosial memiliki posisi unik sebagai simpul penghubung (bridging node) antara layanan kesehatan reproduksi perempuan dan sistem layanan HIV/IMS nasional yang lebih luas, karena kompetensinya mencakup baik aspek klinis ginekologi-obstetri maupun pemahaman mendalam dimensi biopsikososial yang memengaruhi keberhasilan layanan HIV/IMS. Peran konkret mencakup deteksi dini dan skrining proaktif, penyediaan layanan IMS terintegrasi dengan layanan kesehatan reproduksi rutin, fasilitasi rujukan yang responsif dan manusiawi, advokasi kebijakan fasilitas untuk mengurangi hambatan struktural akses layanan, serta edukasi dan pelatihan tenaga kesehatan lain mengenai pendekatan biopsikososial dalam layanan HIV/IMS.

Referensi Bab 5

Glosarium

Daftar Pustaka Gabungan

Daftar pustaka berikut menggabungkan seluruh referensi yang dikutip pada Bab 1–5, disusun alfabetis sesuai gaya sitasi Vancouver bernomor sebagaimana digunakan dalam teks setiap bab. Tautan (URL) dicantumkan hanya untuk sumber yang telah diverifikasi dapat diakses publik pada saat penyusunan; sumber berupa buku cetak (Williams Obstetrics, Berek & Novak's Gynecology) dan dokumen internal kolegium/konsil tidak memiliki tautan publik dan dirujuk melalui identitas penerbitannya.